Kilas Bogor – Memasuki masa sidang pertama di tahun 2019, anggota Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dari Fraksi Golkar, M Rusli Prihatevy, gelar kegiatan reses di daerah pemilihannya (Dapil) Bogor Selatan, Kota Bogor dilakukan di wilayah Kecamatan Bogor Selatan berlangsung selama dua hari Kamis-Jumat tanggal 26 dan 27 Desember 2019 kemarin.
Kepada konstituen, Ketua RT, Ketua RW dan masyarakat setempat, politisi dari Partai Golkar yang sekaligus Ketua Fraksi menjelaskan fungsi anggota DPRD.
“Anggota DPRD itu mempunyai tugas dan fungsi serta peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah. Fungsinya legislasi, pengawasan dan anggaran,” kata Rusli.
Menurut Rusli Fungsi legislasi, yang duduk sebagai Ketua Komisi I di DPRD Kota Bogor, yakni membentuk sebuah peraturan daerah (perda) yang akan diberlakukan dan diimplementasikan.
“Fungsi pengawasannya, kami mempunyai kewenangan dalam mengawasi dan mengevaluasi serta mendampingi dalam pelaksanaan peraturan daerah atau hal lain serta dalam kebijakan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Sedangkan, dikatakan Rusli, untuk fungsi anggaran, ini hal paling penting yaitu bagaimana untuk mengatur segala sesuatu mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah untuk program pemerintah agar tepat sasaran. Kemudian, disitu Rusli melakukan diskusi untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Pertama, kata Rusli, soal pelayanan kesehatan yang memang menjadi dasar persoalan di masyarakat.
“Ini berkaitan dengan proses dan birokrasi dari Rumah Sakit, BPJS dan lain sebagainya. Solusinya, kita coba bantu bagi masyarakat yang sakit, yang harus dibawa ke dokter tapi tidak memiliki biaya. Saya yang merupakan perwakilan di dapilnya, siap mendampingi apabila ada warga yang kesulitan dalam proses hal yang di tempuh untuk bisa masuk dan mendapatkan pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit,” ungkap Rusli.
Kedua, sambung Rusli, persoalan infrastruktur yang berkaitan dengan situasi pembangunan yang maksimal, dapat dirasakan dan ingin terlihat nyata pembangunannya khusus di Bogor Selatan.
“Jadi usulan soal infrastruktur melalui musrembang tapi tak kunjung ada realisasinya. Saya menyampaikan, agar para RT atau pun RW mempunyai database yang dipegang pribadi dan tidak hilang. Ini agar kedepannya bisa dievaluasi mana yang sudah dan belum terealisasi. Intinya, kita sama-sama mengawasi dan kawal betul demi pembangunan di wilayah,” jelas Rusli.
“Banyak hal yang didiskusikan dan di musyawarahkan bersama. Ada posyandu juga, ada organisasi di wilayah tingkat kelurahan yang ingin maju dan berkembang termasuk pendidikan juga. Jadi kita maksimalkan apa yang menjadi keinginan dari aspirasi masyarakat, karena reses ini momentum penyaluran aspirasi masyarakat dengan pendekatan agar dapat menghasilkan hasil yang signifikan sebagai bentuk partisipasi politik di masyarakat,” pungkasnya.
(Red/ON)
