(Batam)-, Setiap tahun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan hasil evaluasi terhadap unit pelayanan publik di daerah dan instansi pusat. Salah satu tujuan evaluasi itu adalah untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan tidak terjebak dalam alur birokrasi yang panjang. Pemangkasan alur birokrasi itu pula menjadi salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo.
Dengan alur birokrasi yang mudah dalam pelayanan, masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Harapan presiden, reformasi birokrasi harus dipercepat. Itu juga bisa mempercepat proses investasi dan mampu meningkatkan ekonomi,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I, dikutip dari koransinarpagijuara.com di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (07/11).
Menurut mantan Menteri Dalam Negeri ini, kepala daerah dan sekretaris daerah sebagai pembina dan penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, memiliki peran yang sangat penting sebagai motor penggerak terciptanya terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu, perlu secara intensif membangun komunikasi dan kolaborasi yang efektif dengan unit-unit pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima.
Menteri Tjahjo mengatakan, poin penting yang disampaikan Presiden adalah bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. “Bekerja cepat, keras, produktif. Jangan terjebak rutinitas, dan pekerjaan berorientasi hasil,” tegasnya.
Reformasi birokrasi itu tentu harus berdampak pada kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Terutama pada unit yang bersentuhan langsung dengan publik, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Beberapa unit pelayanan tersebut dinilai sudah layak meraih predikat Pelayanan Prima dan Sangat Baik. Menteri Tjahjo berharap, penghargaan dari Kementerian PANRB untuk unit pelayanan tersebut bisa merangsang perbaikan layanan bagi pemerintah daerah lainnya.
Untuk mewujudkan pelayanan prima di seluruh unit layanan, tentu perlu dukungan infrastruktur dan kapasitas SDM yang memadai untuk dapat mengembangkan sistem pelayanan publik modern berbasis teknologi informasi. Meski begitu, laporan atau keluhan masyarakat juga harus menjadi dasar utama arah perbaikan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah. “Kalau ada pengaduan dari masyarakat, harus dipercepat prosesnya,” tegas Menteri Tjahjo.
Pemerintah daerah dituntut harus siap dengan segala perubahan. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, pemda harus menampilkan pelayanan publik yang menjawab kebutuhan masyarakat. Inovasi harus terus diciptakan demi memudahkan publik. “Pemda harus menonjol, punya inovasi untuk membumikan pelayanan publik serta memberikan investasi yang mudah,” pungkas Menteri Tjahjo
Pada acara tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Jabarmendapatkan penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Katagori “ Pelayanan Prima 2019 “. Pengahargaan diserahkan langsung oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Dadang Mohamad
Berbagai upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal telah ditempuhagar terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat berhasil meraih predikat Layanan Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)
Selain mendapat penghargaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membawa 7 Proyek Infrastruktur di Jawa Barat Senilai kurang lebih USD 3 milyar untuk ditawarkan dalam “Indonesia Infrastructure Week 2019”, yang diselenggarakan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta tanggal 06 s.d 08 November 2019. Lebihdari 500 peserta berpartisipasi dalam pameran Indonesia Infrastructure Week 2019 yang diperkirakan akan dihadiri oleh lebih dari 20.000 pengunjung yang berasaldari 35 negara di seluruhdunia yang bermaksud memafaatkan event ini untuk mengetahui seluk beluk berinvestasi di Indonesia.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan menawarkan 7 proyek proyek investasi Jawa Barat dengan skema KPBU diantaranya: Proyek TPPAS Legok Nangka di Kabupaten Bandung, Proyek TPPAS Cirebon Raya, Proyek SPAM Jatigede di Kabupaten Sumedang, Proyek SPAM Bandung Raya, Proyek Monorel Bandung Raya, BIJB Aerocity di Kabupaten Majalengka serta proyek Pembangunan Cardiac Center dari RS Al-Ikhsan di Kabupaten Bandung.
Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, Dadang Mohamad mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan pola pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk berbagai proyek infrastruktur. “KPBU merupakan pola pembiayaan alternatif dan kreatif untuk membiayai berbagai proyek Pemerintah di tengah keterbatasan dana pemerintah. Dengan KPBU, ketersediaan dana menjadi lebih pasti sehingga proyek yang dikerjakan cepat selesai”
Pada acara ini diinformasikan juga beberapa potensi investasi prioritas lainnya yang menjadi target Gubernur Jawa Barat 2018-2023, yaitu pembangunan Kawasan Segitiga Emas Rebana di Wilayah Cirebon, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka serta Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jawa Barat di Sukabumi, Pangandaran, Lido, dan Kertajati (Majalengka).
Pelaksanaan acara ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat, RS Al-Ikhsan dan Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat sebagai perwakilan PIC dari 5 proyek yang dimunculkan dalam booth provinsi jawa barat.
Kabid Pengembangan dan Promosi, Eka Hendrawan mengatakan bahwa hingga pertengahan kegiatan sudah banyak investor yang berminat kepada proyek investasi yang dibawa oleh Provinsi Jawa Barat. Untuk Potensi investasi Legok Nangka saja sudah ada 12 perusahaan yang tertarik untuk ikut Lelang TPPAS Legok Nangka dan 2 perusahaan yang tertarik untuk proyek TPPAS Great Cirebon Raya. Sembilan perusahaan ini terdiri dari 7 perusahaan asal Indonesia, 2 perusahaan asal Malaysia, 1 perusahaan asal India, 1 perusahaan asal Jerman dan 1 perusahaan asal Canada. Untuk perusahaan yang berminat kepada Cirebon Raya terdiri dari 1 perusahaan asal Indonesia dan 1 perusahaan asal India. Proyek SPAM Bandung Raya sudah menarik 6 perusahaan yang terdiri dari perusahaan asal Indonesia, Canada dan Malaysia. Proyek pembangunan cardiac centre dari Al-Ikhsan sudah menarik minat dari perusahaan asal Indonesia, Korea dan India.
Dalam acara ini juga disampaikan bahwa para Investor, pelaku usaha dan masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih banyak mengenai peluang investasi dan peluang kerjasama di Jawa Barat dengan mengunjungi web: http://investasi.jabarprov.go.id.
Pada Tahun ini juga Dinas PMPTSP Juga telah mendapat Certificate Of Registration ISO 9001: 2015 For the following Scope “ Government Integrated Permit Services “ lingkup pelayanan terpadu satu pintu oleh Lembaga Sertifikasi TNV-IAS.
Radityo Akbar Prayudha
032117988
Menteri PANRB: “DPMPTSP Jabar Jadi Role Model Pelayanan Publik Katagori Pelayanan Prima 2019“
